Goasianews.com
MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membenarkan jika penegak hukum dalam hal ini Bareskrim, Kejaksaan maupun KPK selalu berkoordinasi dengan dirinya terkait dengan pemeriksaan kepala daerah. Tapi tidak terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Kalau pemeriksaan diluar OTT itu memang mengajukan izin ke saya. Tapi kalau OTT kan gak mungkin mengajukan izin. Kalau KPK biasanya menyurati saya yang bersangkutan harus disiapkan gantinya. Kalau Bareskrim meminta izin dipanggil untuk diperiksa. Tapi kalau OTT KPK berhak melakukan tanpa izin karena pasti sudah cukup memiliki alat bukti,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri memberikan pengarahan kepada Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD, Seluruh Kepala OPD dan kepala desa se Provinsi Sumut dan Kota Medan di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (15/9).
Dalam kesempatan itu, Tjahyo juga mengapresiasi OTT yang telah dilakukan KPK, sebab diyakininya OTT itu dilakukan berdasarkan data rekaman, sadapan dan OTT dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) KPK. Ke depan, Tjahyo mengatakan jangan ada lagi kepala daerah yang tertangkap OTT karena korupsi, oleh karenanya pihaknya mendorong agar kepala daerah memahami area rawan korupsi.
“Kita juga mendorong KPK agar lebih progresif revolusioner, kepolisian dan kejaksaan juga progresif revolusioner. Untuk perbaikan terus akan kita lakukan. Seperti kepala daerah setiap menang pilkada langsung kami undang ke Jakarta kita buat diklat termasuk istrinya untuk memahami regulasi yang menyangkut area rawan korupsi,” paparnya sembari mengatakan kalau dengan begitu tetap saja terjadi OTT maka hal itu tergantung kembali kepada mentalitas orangnya.
Tjahjo Kumolo tidak bosan-bosannya terus mengingatkan kepada Kepala Daerah untuk tidak tergoda dengan korupsi. Dia kerap keliling untuk terus memberikan masukan dan arahan soal area rawan korupsi. “Ya imbuan terus, saya keliling seperti inikan hampir semua provinsi sebagai cara sosialisasi saya datangi semua. Mari kita saling mengingatkan,” tegasnya.
“Kalau pemeriksaan diluar OTT itu memang mengajukan izin ke saya. Tapi kalau OTT kan gak mungkin mengajukan izin. Kalau KPK biasanya menyurati saya yang bersangkutan harus disiapkan gantinya. Kalau Bareskrim meminta izin dipanggil untuk diperiksa. Tapi kalau OTT KPK berhak melakukan tanpa izin karena pasti sudah cukup memiliki alat bukti,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri memberikan pengarahan kepada Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD, Seluruh Kepala OPD dan kepala desa se Provinsi Sumut dan Kota Medan di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (15/9).
Dalam kesempatan itu, Tjahyo juga mengapresiasi OTT yang telah dilakukan KPK, sebab diyakininya OTT itu dilakukan berdasarkan data rekaman, sadapan dan OTT dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) KPK. Ke depan, Tjahyo mengatakan jangan ada lagi kepala daerah yang tertangkap OTT karena korupsi, oleh karenanya pihaknya mendorong agar kepala daerah memahami area rawan korupsi.
“Kita juga mendorong KPK agar lebih progresif revolusioner, kepolisian dan kejaksaan juga progresif revolusioner. Untuk perbaikan terus akan kita lakukan. Seperti kepala daerah setiap menang pilkada langsung kami undang ke Jakarta kita buat diklat termasuk istrinya untuk memahami regulasi yang menyangkut area rawan korupsi,” paparnya sembari mengatakan kalau dengan begitu tetap saja terjadi OTT maka hal itu tergantung kembali kepada mentalitas orangnya.
Tjahjo Kumolo tidak bosan-bosannya terus mengingatkan kepada Kepala Daerah untuk tidak tergoda dengan korupsi. Dia kerap keliling untuk terus memberikan masukan dan arahan soal area rawan korupsi. “Ya imbuan terus, saya keliling seperti inikan hampir semua provinsi sebagai cara sosialisasi saya datangi semua. Mari kita saling mengingatkan,” tegasnya.
#deni/ feri mediabenangmerah.com
.jpg)
.jpg)
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar