Goasianews.com
Cirebon - Untuk mengsukseskan amanat RPJMN terkait capaian target 0% permukiman kumuh perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, yang didukung oleh pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman serta pembinaan penataan bangunan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun Pelaksanaan Kegiatan TA. 2017 dan Persiapan Kegiatan TA. 2018 yang diadakan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, di Cirebon, Selasa (21/11/2017).
Berdasarkan capaian serta proyeksi penanganan dalam melaksanakan amanat guna mencapai target 0% permukiman kumuh perkotaan sampai dengan TA. 2017, diperlukan langkah-langkah percepatan untuk mencapai target, diantaranya, seperti pengananan permukiman kumuh yang dilaksanakan pada kawasan prioritas dan harus terlihat perubahan wajah kawasan tersebut secara fisik. Perlunya kolaborasi antar sektor ke-Cipta Karya-an, antar Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian PUPR, kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah sebagai bentuk sinergitas dalam penanganan permukiman kumuh. Hitung capaian dan tetapkan target prioritas dari kegiatan-kegiatan kolaborasi tersebut sehingga didapat capaian penanganan permukiman kumuh yang komprehensif.
Lanjut Sri Hartoyo, saat ini telah memasuki semester terakhir dan adanya target pembangunan yang harus dicapai hingga akhir TA. 2017, dibutuhkan upaya koordinasi dalam mengakhiri pelaksanaan kegiatan TA. 2017 dengan baik dan menerjemahkan kebijakan pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, melalui, tertib mutu (metoda, prosedur dan meminimalkan kegagalan konstruksi), tertib administrasi dan disiplin terhadap jadwal penyelesaian pekerjaan. Mendorong Satker untuk meningkatkan performa kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memantau secara intensif dan mendorong Satker untuk mempercepat proses lelang paket Multi Years Contract (MYC) baru, serta memastikan alokasi dana di TA. 2017 dapat terserap secara optimal. Mendorong konsultan pendamping/koordinator kota dalam kegiatan berbasis masyarakat untuk mendampingi SatkerKab/Kota dalam memutakhirkan data pelaporan e-monitoring. Mempercepat proses pemberkasan tagihan. Dan lakukan penghitungan capaian dan evaluasi kegiatan TA. 2017 sesuai dengan prosedur penghitungan output dan outcome terhadap target yang telah ditetapkan.
Dalam menyongsong pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman di Tahun Anggaran 2018 nanti, tentunya sangat dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, serta sinergitas seluruh pelaku kegiatan untuk bersama-sama mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan kegiatan di era otonomi daerah ini menuntut adanya kesamaan persepsi, pola pikir dan langkah kegiatan baik proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, maupun pengendalian pelaksanaan pembangunannya.
"Untuk itu, demi menjamin terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran, sekaligus memastikan agar keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat dipersiapkan dengan optimal, pelaksanaan kegiatan TA. 2018 harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tahun politik, yaitu, optimalkan potensi kontraktor swasta dalam mendukung kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, kembangkan investor dalam negeri serta kolaborasikan kegiatan dengan stakeholder yang ada, prioritas dukungan kegiatan pro-rakyat (berbasis masyarakat) dan padat karya. Dan kendalikan progress kegiatan sesuai rencana," tutur Sri Hartoyo.
Sri Hartoyo berharap acara rapat koordinasi ini mampu menggali masukan dan pemikiran dalam rangka evaluasi kegiatan TA. 2017 serta dapat mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman TA. 2018 mendatang sehingga dapat tercapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan baik.
#GAnews/kompuck/ kementrian pupr
Cirebon - Untuk mengsukseskan amanat RPJMN terkait capaian target 0% permukiman kumuh perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, yang didukung oleh pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman serta pembinaan penataan bangunan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun Pelaksanaan Kegiatan TA. 2017 dan Persiapan Kegiatan TA. 2018 yang diadakan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, di Cirebon, Selasa (21/11/2017).
Berdasarkan capaian serta proyeksi penanganan dalam melaksanakan amanat guna mencapai target 0% permukiman kumuh perkotaan sampai dengan TA. 2017, diperlukan langkah-langkah percepatan untuk mencapai target, diantaranya, seperti pengananan permukiman kumuh yang dilaksanakan pada kawasan prioritas dan harus terlihat perubahan wajah kawasan tersebut secara fisik. Perlunya kolaborasi antar sektor ke-Cipta Karya-an, antar Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian PUPR, kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah sebagai bentuk sinergitas dalam penanganan permukiman kumuh. Hitung capaian dan tetapkan target prioritas dari kegiatan-kegiatan kolaborasi tersebut sehingga didapat capaian penanganan permukiman kumuh yang komprehensif.
Lanjut Sri Hartoyo, saat ini telah memasuki semester terakhir dan adanya target pembangunan yang harus dicapai hingga akhir TA. 2017, dibutuhkan upaya koordinasi dalam mengakhiri pelaksanaan kegiatan TA. 2017 dengan baik dan menerjemahkan kebijakan pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, melalui, tertib mutu (metoda, prosedur dan meminimalkan kegagalan konstruksi), tertib administrasi dan disiplin terhadap jadwal penyelesaian pekerjaan. Mendorong Satker untuk meningkatkan performa kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memantau secara intensif dan mendorong Satker untuk mempercepat proses lelang paket Multi Years Contract (MYC) baru, serta memastikan alokasi dana di TA. 2017 dapat terserap secara optimal. Mendorong konsultan pendamping/koordinator kota dalam kegiatan berbasis masyarakat untuk mendampingi SatkerKab/Kota dalam memutakhirkan data pelaporan e-monitoring. Mempercepat proses pemberkasan tagihan. Dan lakukan penghitungan capaian dan evaluasi kegiatan TA. 2017 sesuai dengan prosedur penghitungan output dan outcome terhadap target yang telah ditetapkan.
Dalam menyongsong pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman di Tahun Anggaran 2018 nanti, tentunya sangat dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, serta sinergitas seluruh pelaku kegiatan untuk bersama-sama mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan kegiatan di era otonomi daerah ini menuntut adanya kesamaan persepsi, pola pikir dan langkah kegiatan baik proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, maupun pengendalian pelaksanaan pembangunannya.
"Untuk itu, demi menjamin terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran, sekaligus memastikan agar keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat dipersiapkan dengan optimal, pelaksanaan kegiatan TA. 2018 harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tahun politik, yaitu, optimalkan potensi kontraktor swasta dalam mendukung kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, kembangkan investor dalam negeri serta kolaborasikan kegiatan dengan stakeholder yang ada, prioritas dukungan kegiatan pro-rakyat (berbasis masyarakat) dan padat karya. Dan kendalikan progress kegiatan sesuai rencana," tutur Sri Hartoyo.
Sri Hartoyo berharap acara rapat koordinasi ini mampu menggali masukan dan pemikiran dalam rangka evaluasi kegiatan TA. 2017 serta dapat mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman TA. 2018 mendatang sehingga dapat tercapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan baik.
#GAnews/kompuck/ kementrian pupr
![[Breaking News] Tingginya Intensitas Curah Hujan, Ruas jalan Surantiah-Kayu Aro-Langgai Kab.Pessel Terputus](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf-vFjMbVbHRufrKvIgNIKqjpmyWep0OCfDWLC7CZKnp-thsfop-X1bWd4kSyckkV-6i7NUKgSptpcoPXxrQ85phlOhU8v9RC99kZFoASOTpHOnwGjFkqr8Kn2HOlFyMPu5f-s81IR_lQozCU9RC99bPH4eAa8vnSWhCfRMmekXl5KwlPjGXYG_S3qXV4/s72-c/Screenshot_20241202_112710~2.jpg)
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar