Wujudkan Kawasan Wisata Terpadu Muaro Padang Perlu Sinergi Bersama

Goasianews.com

Padang (SUMBAR) - Sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang terus melakukan peningkatan dan pembenahan di segala sektor.

Pada sisi pengembangan infrastruktur, Kota Padang mulai melakukan pengembangan Program Wisata Terpadu (PWT).

Program Kawasan Wisata tersebut didalamnya termasuk, Kawasan Muaro Batang Arau, Pantai Air Manis, Gunung Padang, Kota Lama dan Kawasan Pantai Padang serta beberapa wilayah lainnya. Yang dalam beberapa tahun belakangan ini telah dilakukan Reinfrastruktur dan Newinfrastruktur.

Antara lain adalah, membuka jalan baru menuju Pantai Air Manis, membangun dan memperbaiki trotoar untuk pejalan kaki di Pantai Padang, membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH-red) dan membuat trotoar baru di Muaro Padang yang sekarang sedang berlangsung.

Program yang berlangsung tersebut tidak hanya menggunakan APBD Kota Padang tapi juga didukung oleh sumber dana APBN.

Mahyeldi Walikota Padang

Mahyeldi Walikota Padang belum lama ini kepada awak media menyebutkan, melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang dilaksanakan Pembangunan Jalur Pedestian dan Taman sepanjang sisi Sungai Batang Arau. Pengerjaannya sekarang tengah berlangsung dan memakan biaya lebih kurang Rp. 25Miliar.

Terkait untuk Kawasan Muaro Padang yang beberapa tahun belakangan identik dengan nama Pelabuhan Marina dan dalam beberapa tahun kedepan akan dijadikan “Ancol”nya Kota Padang, menurut beberapa pihak selain melakukan pembangunan untuk sarana pendukung juga perlu penataan.

Penataan itu untuk Pedagang Kaki Lima (PKL-red), para pedagang ikan, parkir kapal serta pengerukan aliran Sungai Batang Arau yang sudah mengalami pendangkalan serta memindahkan bangkai-bangkai kapal yang ada disana. 

Martius,  Kasatker OP-SDA Balai Wilayah Sungai Sumatera V, 

Khusus mengenai pengerukan Aliran Sungai Batang Arau. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Mariadi melalui Kasatker OP-SDA Martius menjelaskan "untuk pengerukan, selama ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar, Pemko Padang, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur Padang serta Pelindo karena wilayah tersebut juga merupakan Jalur Pelayaran." ucapnya.

Lebih lanjut di terangkan "Untuk pengerukan selama ini juga telah dilakukan dan mengenai pembiayaannya melalui dana APBN, sedangkan Pemda hanya berperan sebagai fasilitator untuk memudahkan proses pengembangan"

"Tapi karena aliran Sungai Batang Arau tersebut merupakan Jalur Pelayaran, perlu juga keikutsertaan KSOP Teluk Bayur dan Pelindo untuk menggangkat bangkai kapal niaga yang tidak bertuan disepanjang sungai tersebut"

"Jadi untuk mewujudkan Kawasan Muaro Padang seperti Ancol di Jakarta perlu keterlibatan, dukungan dan sinergitas semua pihak terkait, termasuk masyarakat sekitar" jelasnya.

Asmadi, Koordinator Pelaksana Pelabuhan Muaro Padang PT. Pelindo II Teluk Bayur (IPC)

Secara terpisah, Asmadi, Koordinator Pelaksana Pelabuhan Muaro Padang PT. Pelindo II Teluk Bayur (IPC) menerangkan, total panjang wilayah Pelabuhan yang dikelola IPC Pelindo II Teluk Bayur di Areal Pelabuhan Muaro Padang adalah sepanjang 700 meter (kiri dan kanan-red) terhitung dari garis pantai. Dan itu termasuk bagian wilayah terminal yang dikelola oleh pihak ketiga." ungkapnya (23/7/2018) 

"Pelindo sangat mendukung kegiatan pengerukan yang dilakukan BWS Sumatera V. Jika dalam aktivitas pengerukan terkendala oleh kapal yang sandar diareal kewenangan Pelindo, kita akan koordinasi dengan pemilik kapal".

"Namun jika aktivitas pengerukan terganggu oleh bangkai-bangkai kapal yang ada di sepanjang peairan Batang Arau, sebaiknya lakukan koordinasi dengan pihak KSOP Teluk Bayur, sebab hal tersebut bulan kewenangan dari Pelindo, namun persoalan bangkai kapal dan penertiban itu merupakan wewenangnya Syahbandar Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur,” terangnya. (dn/dtk)