"Pemilik Lahan Tutup Akses SD 09 Pauh" Komisi IV DPRD Kota Padang Zalmadi angkat bicara

Goasianews.com

Padang (SUMBAR) - Disebabkan belum adanya kata sepakat dan kepastian terkait pembayaran ganti kerugian antara pemilik lahan (Ismail) dan Pemko Padang (Dinas Pendidikan), (Minggu 14/06) lalu pemilik lahan memagari pintu masuk sekolah SD 09 Koto Luar Pauh dengan seng. Sebelumnya SD Negeri ini sempat digembok.

Saat di temui beberapa waktu lalu dikantornya (Selasa 9/06). Habibul Fuadi, Kadis Pendidikan Kota Padang memastikan pencairan dana ganti kerugian atas lahan SD 09 Koto Luar Pauh akan direalisasikan dalam tahun ini.

"Pencairan APBD itu ada mekanismenya, dan terkait lahan masyarakat yang terpakai pada bangunan SD 09 Koto Luar Pauh ini akan direalisasikan pada tahun 2020 ini pembayaranya" ucap Habibul,

Dan lebih lanjut Habibul memaparkan, "Kami berharap pemilik lahan untuk bersabar, dan aparatur pemerintahan yang ada ditingkat Kecamatan serta Kelurahan dan masyarakat setempat turut serta mendukung Dinas, agar proses pelaksanaan pendidikan nantinya tidak terganggu oleh permasalahan ini" harap Habibul.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Zalmadi S.Hum secara tegas meminta kepada pihak Pemko Padang (Dinas Pendidikan) untuk segera melakukan musyawarah duduk bersama untuk mencari solusi yang baik kedepannya, karena penutupan akses masuk ke sekolah dipastikan akan mengganggu proses pendidikan di SD tersebut  

"Kami himbau kepada Pemko Padang khususnya Dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Kota Padang bersama pemilik lahan diharapkan bisa duduk bersama kembali untuk mencari solusi yang lebih baik kedepannya" ucap Zalmadi (Senin 15/06). 

Lebih lanjut Zalmadi memaparkan "Memberikan penjelasan-penjelasan  kongkrut sesuai realita yang ada. Semoga dengan langkah tersebut bisa terjalin komunikasi yang baik demi meningkatkan pembangunan yang bermutu dan berkualitas bagi pendidikan kota padang kedepan" harapnya.

"Semoga dengan cara itu aktivitas pendidikan dapat berjalan dengan baik dan semestinya ditengah madyarakat luas". 

"Kita menginginkan masalah ini bisa diselesaikan dengan segera, agar nanti pendidikan generasi masyarakat dalam proses belajar dan mengajar tidak terganggu dengan hal-hal seperti ini.

"Jangan biarkan masalah ini membesar dan mengganggu kelancaran proses belajar dan mengajar siswa" tegasnya.

"Sesuai dengan inti permasalahan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang saya rasa juga sudah terang benderang dan jelas secara seksama bahwa penggantian dibayarkan pada tahun ini". 

"Namun masyarakat minta kepastian hitam diatas putih atau bukti nyatanya sebagai pegangan bagi masyarakat pemilik lahan. Saya rasa titik permasalahannya ini saja dan sudah bisa kita pahami secara bersama". 

"Kita sarankan pihak Dinas untuk segera megatasinya, dan bisa mengambil langkah-langkah dengan solusi yang bijak. dan Kedua belah pihak mesti sama saling memahami untuk satu cita-cita dan satu tujuan memajukan pendidikan masyarakat bermutu dan berkualitas".

"Pada prinsipinya kita perlu menjalin komunikasi yang baik dan intens, agar hal-hal serupa tidak terulang lagi kedepan, dan hendaknya jangan sampai mencoreng mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri". harap Zalmadi.  (deni)

Berita terkait :
- SD 09 Pauh di Gembok, ada apa..?

- “Tutup Akses Sekolah” Dulu Digembok hari ini SD 09 Pauh Dipagari Seng