PUPR Sumbar : Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Penting Diterapkan

 

Ir. Dedi Rinaldi M.Si. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat .

GoAsianews,.com

Padang (SUMBAR) - Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakatatau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata.

Berbagai Institusi seperti, BMKG dan Badan Geologi Kementerian ESDM menegaskan pentingnya penataan tata ruang di wilayah rawan bencana dengan baik dan benar. Hal ini ditengarai akan meminimalisir risiko jatuhnya banyak korban ketika bencana terjadi. Kepala Dinas Tata Ruang Sumatera Barat, Kabid Tata Ruang Ir. Dedi Rinaldi. M.Si mengatakan sesuai amanat undang-undang seharusnya ada batas wilayah aman yang tidak boleh dibangun pemukiman masyarakat demi alasan keamanan, sehingga kalaupun terjadi bencana akan meminimalisir baik dari sisi kerugian materi maupun korban jiwa. Itulah sebabnya perlu digalakkan penataan tata ruang, terutama di wilayah rawan bencana.

“Penataan ruang. Itu penting sekali, kenapa orang bisa membangun sangat dekat dengan pantai, harusnya kan ada Amdal ya, berapa meter dari pantai yang kita sudah tahu bahwa itu rawan, rawan tsunami. Kenapa masih ada bangunan di tepi pantai itu, atau pabrik dan sebagainya. Sehingga penegakan aturan itu sangat penting sekali, itu juga salah satu mitigasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), harus mengambil alih dan lebih serius dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan teknis maupun non teknis, bagi keselamatan masyarakat Indonesia. Sebab, bencana tak akan menjadi malapetaka selama kapasitas teknis maupun manusia mampu mengantisipasinya. Mari belajar bencana dari Jepang tentang bagaimana mereka melakukan mitigasi bencana, manajemen bencana, dan mewujudkan kesadaran bencana.

Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat.

Dalam upaya memantau dan menurunkan tingkat kerentanan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memprioritaskan penggunaan hasil riset dan penelitian terkait penanggulangan bencana. Karena hasil riset dan penelitian merupakan salah satu acuan data 

dan informasi yang dapat digunakan dalam upaya pengurangan risiko bencana secara terstruktur dan terencana. Sehingga daerah mampu memantau ancaman bencana dan menurunkan tingkat kerentanan daerah terhadap risiko multi ancaman.

Berdasarkan hasil riset dan penelitian tentang ancaman bencana yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu membangun sistem peringatan bencana. Pembangunan sistem peringatan bencana harus memasukkan kultur yang ada dimasing-masing daerah dan terintegrasi dengan kabupaten/kota, sehingga mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat secara menyeluruh serta menjadi sumber informas yang terpercaya. Pembangunan ketahanan dan budaya aman dari bencana bukan hanya dilaksanakan pada tingkat pemerintah, namun juga dilakukan ditingkat masyarakat melalui jenjang pendidikan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menyediakan pedoman dan pendukung proses belajar mengajar terkait pengurangan risiko bencana di tatanan pendidikan formal yang mampu meningkatkan keterampilan komunitas sekolah dalam menanganani keadaan darurat bencana di sekolah. Pedoman dan pendukung proses belajar mengajar juga harus memasukan data dan informasi berdasarkan hasil riset dan penelitian terkait penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Mengurangi faktor-faktor risiko dasar

Faktor-faktor risko dasar seperti tingkat perekonomian masyarakat juga harus diperhitungkan dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. Dengan tingkat perekonomian masyarakat yang rendah akan sangat mempengaruhi tingginya tingkat kerentanan daerah. Karena biasanya masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, cenderung akan tinggal dan memiliki mata pencaharian di daerah rentan.

Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu metetapkan arah dan target program-program pembangunan sosial baik pemerintah maupun non pemerintah kepada pengurangan kerentanan di daerah berisiko bencana tinggi. Serta mengoptimalkan kemitraan pemerintah dan sektor produksi dalam pengurangan risiko bencana terutama di tingkat kabupaten/kota.

“Perencanaan tata ruang memiliki kemampuan untuk mengurangi resiko dengan cara mengalokasikan peruntukan-peruntukan ruang (zonasi) untuk mengurangi besarnya resiko yang ditimbulkan. Akan tetapi disadari pula bahwa perencanaan tata ruang tidak mampu berdiri sendiri. Integrasi dengan alat-alat pengurangan resiko bencana yang lain perlu dilakukan sehingga menghasilkan pengurangan resiko bencana yang komprehensif” tambah, Kabid Tata Ruang Sumatera Barat.

Memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah untuk bencana-bencana Prioritas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah yang menyeluruh, terukur dan terpadu. Pembangunan system kesiapsiasigaan ini difokuskan kepada pembangunan sistem peringatan dini, Sistem Informasi Peringatan Bencana dan perencanaan kontinjensi bencana. Pembangunan sistem peringatan dini difokuskan untuk bencana-bencana prioritas dengan memadukan kemajuan-kemajuan tenologi dan kearifan lokal. Sistem ini harus dapat melayani pemberian informasi peringatan kepada seluruh penduduk yang membutuhkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mendorong pemerintah Kabupaten/ Kota membangun sistem peringatan dini untuk bencana-bencana bersifat lokal.

Pembangunan sistem kesiapsiagaan lainnya adalah penyusunan rencana kontinjensi bencana  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun rencana kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi. Adanya rencana kontinjesi bencana diharapkan dapat menjamin ketersediaan anggaran penanganan darurat bencana dari berbagai alternatif sumber anggaran. Tidak hanya anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh seluruh institusi dan masyarakat untuk penanganan darurat bencana. Mobilisasi sumber daya ini perlu diperkuat dalam sebuah mekanisme yang disepakati bersama.

Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian, pendidikan dan pelatihan difokuskan untuk memperkuat kapasitas daerahmelalui pendidikan formal dan penerapan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana. Dalam peningkatan keterampilan dalam cepat tanggap penanggulangan bencana melalui pendidikan formal, diperlukan pedoman dan pendukung untuk proses belajar mengajar di tatanan pendidikan formal. Pedoman dan pendukung ini disusun agar mampu menjamin meningkatnya keterampilan komunitas sekolah dalam menangani keadaan darurat bencana di sekolah. Selain itu juga perlu dilengkapi dengan pelatihan bagi para guru agar dapat menyampaikan materi-materi pendidikan bencana. Penerapan materi-materi ini dapat dilakukan melalui jalur ekstrakurikuler atau mengintegrasikannya dalam mata pelajaran.

Dari sudut pandang pengembangan riset, perlu didorong inisiatif untuk mengukur perbandingan antara biaya yang digunakan dalam pengurangan risiko bencana sebelum bencana terjadi dengan biaya yang digunakan untuk pemulihan bencana. Riset-riset ini dapat menjadi indikator untuk melihat efektivitas upaya penanggulangan bencana pada suatu daerah. 

Untuk mencapai kualitas hasil riset-riset terkait pengurangan risiko bencana dalam meningkatkan rasio biaya investasi pra bencana dan biaya pemulihan perlu dibangun kerjasama dengan mekanisme yang jelas dan efektif antara pemerintah akademisi dan masyarakat. Pelibatan peran seluruh sektor terkait penanggulangan bencana menjadikan produktivitas riset dapat menjadi daya guna bagi upaya meredam jatuhnya korban jiwa dan harta benda.

Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Strategi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat melalui kemitraan dan pengarusutamaan budaya pengurangan risiko bencana. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat forum pengurangan risko bencana di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Forum ini diharapkan terdiri dari pemangku kepentingan lintas institusi di Provinsi Sumatera Barat sehingga forum ini dapat mempercepat kemajuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 

Pencapaian sasaran dari strategi ini langsung difokuskan pada optimalisasi kemitraan dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan risiko bencan ditingkat lokal. Kemitraan dunia usaha dalam penanggulangan becana diharapkan mampu mengurangi kerentanan sektor ekonomi masyarakat rentan.

Narasi: Lailatul Himni ISINTESA