Presiden Jokowi: Kekerasan di Myanmar Harus Dihentikan

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno LP Marsudi, dan Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting, Sabtu (24/04/2021), di Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

GoAsianews.com

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting yang berlangsung di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/04/2021. Pertemuan tersebut membahas mengenai upaya bersama ASEAN untuk dapat membantu Myanmar keluar dari situasi krisis saat ini.

Saat menyampaikan pandangannya di dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekerasan di Myanmar harus dihentikan dan kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas.

“Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas,” ujar Presiden saat memberikan pernyataan pers usai pertemuan.

Di dalam pertemuan yang dihadiri oleh Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ini, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya pemimpin militer negara tersebut untuk berkomitmen terhadap tiga hal.

“Permintaan komitmen pertama, penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan,” ujar Presiden.

Kedua, Kepala Negara meminta komitmen untuk memulai proses dialog yang inklusif. “Tahanan politik harus segera dilepaskan, dan perlu dibentuk special envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar,” tegasnya.

Terakhir, Presiden juga meminta agar pemimpin militer Myanmar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari ASEAN.

“Permintaan komitmen ketiga, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN, yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Center [The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management],” ujarnya.

Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mengawal tindak lanjut dari ketiga komitmen yang diminta tersebut.

“Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi,” tuturnya.

Presiden menambahkan, pandangan Indonesia tersebut sejalan dengan pandangan para pemimpin ASEAN lainnya. Kesepakatan dalam pertemuan ALM ini kemudian dituangkan dalam lima butir konsensus.

“Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN. Isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sebutkan tadi,” pungkasnya.

Seperti diungkapkan Presiden di awal pernyataannya, pertemuan ALM ini merupakan inisiatif Indonesia yang terus bekerja keras bersama Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN agar pertemuan ini dapat terwujud.

“Kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya ASEAN Leaders’ Meeting dapat diselenggarakan pada hari ini. Sejak saya menelepon Sultan Brunei Darussalam pada 23 Maret 2021, bersama dengan dengan chairIndonesia bekerja keras untuk memastikan agar ASEAN Leaders’ Meeting ini dapat diselenggarakan,” ungkapnya.

Selain Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN, tampak hadir dalam pertemuan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Kemudian Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro L. Locsin Jr. sebagai Utusan Khusus Filipina, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai sebagai Utusan Khusus Thailand, Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith sebagai Utusan Khusus Laos, serta Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Dalam memberikan keterangan pers Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (TGH/UN)