Komisi X DPR-RI : Rekruitmen 1 Juta Guru Harus Dituntaskan

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Azka/Man

GoAsianews.com

Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan bahwa target rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) harus dikawal sepenuhnya dan harus menjadi concern bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Huda mengungkapkan hal tersebut dalam RDP Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) dan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin (24/5/2021).

“Ini harus dikawal sepenuhnya oleh Kemendikbud, semua masalah yang sudah terungkap oleh Panja ini harus menjadi consern bagi Kemendikbud untuk diurai satu persatu. Karena tantangan kita akan semakin rumit,” tegas legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Menurutnya, target kuota 1 juta guru yang baru terisi setengah juta ini harus dituntaskan di tahun ini. Sehingga tidak akan berlarut-larut hingga tahun 2022. “Karena kuota 1 juta baru terisi setengah juta, kita minta ini dituntaskan tahun ini pula, sehingga jangan sampai menunggu tahun 2022,” ungkap Huda.

Lebih lanjut, Huda juga mempertegas bahwa profesi guru adalah profesi yang harus diutamakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibanding profesi lainnya. Ia menilai, guru merupakan profesi paling utama yang menjadi concern Panja Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN).

“Khusus guru saya kira profesi yang paling utama dan harus dijadikan pegawai PNS oleh pemerintah, ini menjadi concern kita karena itu Panja ini akan terus mendorong itu semuanya,” tandas politisi dapil Jawa Barat VII itu.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi juga berpendapat bahwa permasalahan guru honorer ini harus segera diselesaikan sehingga ke depannya, pemerintah dapat melakukan langkah lanjutan seperti dengan meningkatkan kompetensi dan potensi agar sumber daya guru nantinya benar-benar berkualitas.

“Kita tahu bahwa hampir (semua) negara-negara maju hari ini itu sangat ditolong sama perencanaan SDM yang cukup matang. Nah, ini yang harus kita dorong bersama agar tidak lagi berlarut-larut dalam proses,” ungkap legislator dapil Lampung I tersebut. (bia/sf/Humas)