Zero Cost Pemeliharaan & Lemahnya Pembinaan SDM, Keindahan Batang Arau Mulai Memudar

Kebersihan lingkungan yang tidak tertata dan kerusakan Fasum seperti toilet seakan menjadi rambu-rambu dilarang berhenti bagi wisatawan yang melintas.

Standar implementasi dalam penerapan konsep wisata terpadu versi Pemerintah Kota Padang menjadi pertanyaan besar banyak kalangan...

GoAsianews.com

Padang (SUMBAR) -Kawasan Pariwisata Terpadu adalah kawasan yang dibangun khusus untuk tujuan pariwisata. Yakni dengan memadukan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas ekonomi lainnya di dalam satu kawasan sebagai sebuah destinasi pariwisata.

Wilayah Batang Arau Kota Padang Sumatera Barat, merupakan salah satu titik wilayah yang sempat di gadang-gadangkan Pemerintah Kota Padang pada 2018 silam sebagai kawasan wilayah wisata terpadu. Dilihat dari kondisi saat ini.., Standar implementasi dalam penerapan konsep wisata terpadu versi Pemerintah Kota Padang menjadi pertanyaan besar.

Tugu Perahu yang menjadi ikon Batang Arau tidak tersentuh pemeliharaan.

Dalam menggairahkan dunia pariwisata demi peningkatan perekonomian masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana Miliaran Rupiah sejak 2018 dan 2019 lalu melalui Program Peningkatan Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan diwilayah tersebut, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat.

Dengan rincian anggaran fisik pembangunan, Program Peningkatan Kawasan Kumuh Perkotaan wilayah Batang Arau Tahap I (2018) sebesar Rp.25 Miliar lebih, dan Tahap II (2019) sebesar Rp.14,9 Miliar lebih.

Pasca selesainya pembangunan pada 2018 dan 2019 silam, wajah kawasan Batang Arau secara drastis berubah, kawasan Batang Arau sebagai gerbang objek wisata menuju Pantai Air Manis menjadi tempat favorit wisatawan domestik untuk bersantai sejenak dan berselfi.

Namun sayang, saat ini (2021) keindahan Batang Arau mulai memudar, kerusakan fasilitas umum mulai serius, seperti toilet, taman dan lampu penerangan, serta penataan kebersihan lingkungan yang tidak tertata.

"Masyarakat dilingkungan objek wisata, pelaku usaha / penjual jasa di lokasi objek wisata dan kondisi objek wisata itu sendiri (alam dan fasilitas pendukung), merupakan tiga sisi piramida yang tidak bisa dipisahkan" ungkap penggiat jasa wisata, Thomas Sutan Arya, pada GoAsianews.com (1/06/2021)di Padang.

"Karena dari tiga sisi inilah timbul sebuah rasa ketertarikan, kenyamanan dan ingin kembali berkunjung" sambungnya.

Lebih lanjut Thomas memaparkan, "kesimpulannya adalah pembinaan SDM yang bersentuhan dengan objek wisata dan pemeliharaan lokasi objek wisata secara berkesinambungan sangatlah penting dalam menciptakan destinasi wisata yang unggul" jelasnya.

"Terkait tiga poin tersebut, Pemko Padang sebagai pemilik kawasan sebaiknya mereview kembali implementasi secara nyata dalam penerapan konsep wisata terpadu untuk mendukung program  pemerintah pusat, agar dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat di lingkungan objek wisata dapat singkron antara pemerintah pusat dan daerah, supaya investasi yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia" harap Thomas.

Secara terpisah, sebelumnya Mario Syahjohan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menyayangkan minimnya alokasi anggaran operasional pemeliharaan oleh daerah pada fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah pusat.

"Sumbar kalau kita lihat termasuk banyak dibantu oleh pemerintah pusat dalam pembangunan" ucap Mario (29/05/2021).

"Mestinya Pemprov Sumbar atau Pemerintah Kota/Kabupaten harus mengalokasikan biaya pemeliharaan pada fasilitas infrastruktur yang telah dilakukan serah terima dari pihak Pusat ke Daerah"

"Agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan lebih lama". sebut Mario.

Dari penelusuran GoAsianews dilapangan (1/06/2021), selain wilayah Batang Arau, kerusakan juga terlihat pada kawasan wisata Pantai Air Manis Padang. 

Sebagaimana diketahui, dua kawasan objek wisata yang dibangun melalui anggaran pusat APBN ini telah diserah terimakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat kepada Pemko Padang pada Kamis (10/09/2020) silam.

Serah kelola, dan penandatanganan berita acara antara Wali Kota Padang Mahyeldi Ansarullah dengan Kepala BPPW Sumatera Barat, Syafianti, bertempat di IPA Taban II Palukahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. (Dok: 10/09/2020)

Serah kelola tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Wali Kota Padang Mahyeldi Ansarullah dengan Kepala BPPW Sumatera Barat, Syafianti, bertempat di IPA Taban II Palukahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

Adapun fasilitas yang diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Padang saat itu yakni, Instalasi Pengelolaan (IPA) Palukahan/Taban II Balai Gadang Koto Tangah, Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Perkotaan Kawasan Batang Arau, Penataan Bangunan Kawasan Pantai Air Manis (Batu Malin Kundang) dan Hibah Barang Milik Negara  berupa Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

(Tim/deni).