Ketua DPR Minta Pemerintah Jaga Kepercayaan Masyarakat

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Eno/Man

GoAsianews.com

Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyatakan penyesuaian kebijakan yang kerap dilakukan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat. Potensi penurunan kepercayaan harus dicegah dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik serta proses yang bisa dipercaya masyarakat.

"Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” ujar Puan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (27/7/2021). Puan mengungkapkan dalam membangun kepercayaan masyarakat seperti kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan jangan sampai dicederai hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya. 

Misalnya, sambung Puan, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat krusial dengan jumlah kasus harian yang juga menurun jangan sampai menimbulkan hoax bahwa jumlah kasus harian tersebut turun karena testing yang diturunkan. Antisipasi tersebut, antara lain dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat apalagi di bawah standar yang berlaku.

'Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi. Testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah. Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” tandas mantan Menko PMK ini.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut lebih lanjut menjelaskan, monitoring data testing per daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah ke depannya. Sebaliknya, tutur Puan, jika testing kurang dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap maka dikhawatirkan bisa menjadi 'bom waktu' di kemudian hari. 

Selain itu, Puan mendorong pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rincian aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat seperti aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam PPKM Level 4. Mengingat, jika tanpa penjelasan jangan sampai akhirnya menjadi lelucon di tengah masyarakat yang kemudian dikhawatiran justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Puan mengingatkan, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Diantaranya, dapur umum dan bantuan untuk isolasi mandiri. 'Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi bukan hanya masalah pemerintah tetapi masalah bersama. Sehingga, kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini,” pungkasnya. (pun/sf)