Saat Konsultan Supervisi Tidak Dapat Dihandalkan, Langkah Apakah yang Diambil DPUPR Padang..?

Tidak keberdayaan Konsultan Supervisi untuk menegur rekanan saat munculnya kelemahan nonteknis seperti penerapan APD, kelengkapan peralatan kerja dan kaidah-kaidah lainnya seperti tidak adanya Direksi Keet, plang informasi Proyek. Bagaimana dengan hal yang lebih kursial..?, seperti penerapan kualitas kontruksi.., Tentu hal ini akan memunculkan pertanyaan berikutnya, langkah apakah yang akan diambil oleh Dinas PUPR Padang selaku owner.?.

Pemukiman warga sekitar akan menjadi pertaruhan, Saat kualitas kontruksi tidak sesuai harapan.

GoAsianews.com

Padang (SUMBAR) - Saat Konsultan Supervisi sebagai ujung tombak dari Dinas/Owner dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak dapat menjalankan fungsinya, ini akan menjadi bencana besar pada sebuah kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh uang negara.

Menelusuri kinerja Konsultan Supervisi pada kegiatan pembangunan infrastruktur drainase paket 5 (Lima), Bidang SDA Dinas PUPR Kota Padang yang berlokasi di kawasan Skep, Kecamatan Padang Selatan terlihat banyak kelemahan.

Pihak Konsultan Supervisi yang telah dibayar oleh Pemerintah Kota Padang tidak mampu menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya, hal tersebut dapat terbaca dari kegiatan yang tengah diawasinya.

Salah satunya seperti, hak-hak perkeja yang telah dikebiri oleh Kontraktor Pelaksana, terlihat para pekerja tidak dilengkapi APD dalam pelaksanaan kegiatan perkerjaan di proyek, seperti sarung tangan, helmet, sepatu, rompi dan lainnya.

APD atau Alat Pelindung Diri merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi tenaga kerja yang berfungsi untuk memproteksi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja dan penyakit akibat kerja.Dan APD ini telah tertuang dalam RAB kontrak kerja.

Selain APD, peralatan juga menjadi kelemahan pihak kontraktor yang luput dari perhatian Konsultan Supervisi.

Seperti saat pengecoran lantai kerja, Kontraktor Pelaksana tidak menggunakan pompa saat pembuangan air, namun dilakukan dengan cara manual.

Saat media ini melakukan peninjauan kelapangan, (23/07/2021), pihak konsultan supervisi sedang tidak berada dilokasi proyek.

"Pengawas lapangan sedang keluar, mungkin lagi ada keperluan" ucap Izal, pengawas lapangan dari pihak kontraktor pelaksana.

"Biasanya selalu disini" tambanya.

Namun sayang, sesat setelah beranjak dari lokasi proyek, Izal yang dikonfirmasi melalui WhatsAppnya, apakah item pekerjaan pemasangan batu telah sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak..?, Izal tidak menjawabnya.

Tidak keberdayaan Konsultan Supervisi untuk menegur rekanan saat munculnya kelemahan nonteknis seperti penerapan APD, kelengkapan peralatan kerja dan kaidah-kaidah lainnya seperti tidak adanya Direksi Keet, plang informasi Proyek. Bagaimana dengan hal yang lebih kursial..?, seperti penerapan kualitas kontruksi.., Yang mana hal ini tergantung pada kondisi bahan utama yang digunakan, cara pemasangan dan volume struktur pada tiap item, apakah akan dilakukan pembongkaran..?, Jika konstruksi yang telah terpasang ditemukan tidak sesuai spek.

Terkait kondisi tersebut, langkah apakah yang akan diambil oleh Dinas PUPR Kota Padang selaku owner..?

Nicko Lesmana, Kabid SDA Dinas PUPR Kota Padang yang sekaligus PPK dalam kegiatan tersebut sebelumnya menjelaskan, "sebagai ujung tombak dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Konsultan Supervisi harus mampu menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya, karena mereka telah dibayar untuk tugas tersebut" papar Nicko pada GoAsianews.com beberapa waktu lalu di kantornya.

Kualitas rekonstruksi drainase paket 5 (Lima) dengan nilai fisik terkontrak Rp.1.492.555.440.45 yang dilaksanakan oleh CV.Deyuda Karya perlu peninjauan kembali.

Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih berupaya untuk menghubungi pihak terkait lainnya.

(deni/tim)