Jalan Provinsi Ruas Palembayan Rusak Parah, Ormas GPPKP Desak Pemprov Sumbar Segera Perbaiki

GoAsianews.com

Agam (SUMBAR) - Salah satu Ormas Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Palembayan ( GPPKP ) dan awak Media turun kejalan di hari minggu kemaren memantau jalan Provinsi Kecamatan Palembayan rute Matur ke Pasaman Barat Pada Minggu, 29 Agustus 2021 kemaren. Kondisi jalan dan jembatan di Kecamatan palembayan itu masih di temukan jembatan sempit dan jalan sangat buruk di Kecamatan Palembayan,  Kabupaten Agam - Sumatera Barat. 

Ormas GPPKP dan Media tidak hanya memantau dalam sosial kontrol kondisi jalan, tetapi juga melihat kondisi jembatan dan gorong-gorong dan Proyek yang sedang berjalan saat ini. Berdasarkan hasil pemantauan, jalan yang pernah diaspal sekira 30 tahun atau 40 tahun lalu itu kondisinya sangat buruk. Karena sebagian badan jalan beraspal telah terkelupas dan membentuk kubangan atau kolam di beberapa titik. Dan sebagian jalan Provinsi Kecamatan Palembayan sudah di lakukan perbaikan dari dana APBN/APBD tahun 2018-2019 lalu.

Ketua Umum GPPKP Rusman Hakim mengatakan ke Media ini, panjang jalan Kecamatan Palembayan dengan tiga ruas ini kurang lebih 52 Km dari perbatasan Matur sampai ke perbatasan Pasaman Barat dan Kecamatan IV Nagari / Lubuk Basung dan Palupuh.

"Jalan ini tahun yang lalu sudah ada perbaikan berkat kuncuran dana pusat APBN dan APBD Provinsi Sumbar kurang lebih sekitar 32 Km, namun sebagian jalan Provinsi Kecamatan Palembayan masih ada kerusakan parah termasuk adanya beberapa jembatan masih sempit di antaranya Palembayan akses Simpang Patai ( Palupuh ) -+ 1 Km lagi dan Palembayan - Padang Koto Gadang sekitar 15 Km dan Matur - Palembayan 5 Km lagi". Terangnya. 

Kondisi kerusakan parah jalan Provinsi Kecamatan Palembayan kendaraan roda dua dan empat maupun enam yang melintas di jalan itu tidak stabil. Kadang oleng kiri dan oleng kanan serta masuk-keluar kubangan atau kolam-kolam genangan air. Sebagian besar jembatan yang dibangun masa penjajahan Belanda dulu ( kononnya ) saat ini sangat sempit dan juga sudah mulai rusak. Ada sekira dua jembatan besi yang sudah pembangunan di antara di Jorong Lubuk gadang,  Nagari Ampek Koto Palembayan dan Kayu Pasak Nagari Salareh Aia, yang sudah tuntas di bangun.

"Status jalan Kecamatan Palembayan adalah jalan milik Provinsi, tetapi jalan itu sangat devisit anggaran untuk dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumbar. Dikarenakan sangat di butuhkan kuncuran dana pusat ( APBN) sampai saat ini". Ungkap Ketum GPPKP. 

Sejumlah warga Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Mereka protes kepada pemerintah daerah karena jalan di Nagarinya rusak dan tak kunjung diperbaiki sampai saat ini di lokasi rusak parahnya jalan dari Jajaran sampai Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang. "Sudah bertahun tidak di perhatikan Pemprov Sumbar. Akses sangat parah dari lepas Jembatan Lubuk Gadang menuju Jorong Tantaman. Kurang lebih 5 km," Kata salah seorang warga di temukam di lokasi Sutan Maruhun (41) tahun Kepada Media ini. 

Warga mengeluhkan karena kondisi jalan di lokasi itu penuh lubang serta bergelombang. Bahkan genangan air berlumpur lantaran jalan rusak sejak 2016 lalu hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah Sumbar.

"Jalan yang rusak ini merupakan jalan akses terdekat yang menghubungkan Kabupaten Pasaman Barat - Bukittinggi dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam dan kami berharap pemerintah Provinsi Sumbar dan PUPR Sumbar tanggap terkait kerusakan jalan di daerah kami," kata dia.

Salah satu pengendara mobil yang melewati Jalan Provinsi kecamatan Palembayan juga meminta agar pemda Agam cepat tanggap atas kondisi jalan rusak karena menyebabkan banyak kecelakaan.

"Kami harap pemerintah daerah Agam ini ikut mendorong dan Wakil rakyat yang terpilih ( DPRD ) jangan hanya diam saja, jangan hanya bisa menunggu bola saja. Jalan ini sudah sangat rusak yang membuat pengguna jalan mengeluh. Kami sebagai pengguna jalan berharap agar jalan ini bisa diperbaiki secepatnya," ujar Indriani.

Sampai berita ini di tayangkan, Media ini masih berupaya konfirmasi pihak dinas terkait. 

(rel)