GoAsianews.com
Padang(SUMBAR)- Uang Ganti Kerugian (UGK) 18 objek pengadaan tanah yang terdiri dari sembilan (9) bidang tanah dan sembilan (9) non bidang tanah untuk pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru I (seksi Padang - Sicincin) disetujui untuk dibayarkan. Total nilai ganti kerugian yang akan dibayarkan berjumlah Rp11.479.879.100,-
Kabar gembira ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy, saat dihubungi, Kamis (9/9/2021) di Padang. Menurut Audy, informasi persetujuan UGK ini didapatkan setelah cukup intens berkomunikasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
"Jadi kita komunikasi cukup intens beberapa hari ini dengan Bapak Qoswara, beliau Direktur Pendanaan Lahan di LMAN. Menurutnya, LMAN sudah menyurati Kementerian PUPR melalui Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga. Disebutkan bahwa dari 21 bidang lahan yang diajukan, 18 diantaranya telah disetujui pembayarannya. Ini akan terus berlanjut secara bertahap," ungkap Audy.
"Artinya, komunikasi Pemprov Sumbar sudah terbuka dengan LMAN. Insayallah tol Sumbar - Riau, seksi Padang - Sicincin akan terus berlanjut," sambungnya.
Secara lebih detail, informasi pembayaran UGK ini tertuang dalam surat dari Direkrur LMAN Basuki Purwadi bertanggal 8 September 2021 kepada Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.
Dalam surat tersebut tertulis, dari 21 objek pengadaan tanah yang dimohonkan, hanya 18 objek yang memenuhi ketentuan administratif. Semuanya berada di Kelurahan Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
Tentang pelaksanaan pembayaran ganti kerugian itu akan dilakukan melalui pembukaan rekening baru atas nama Pihak yang Berhak. Pembayaran langsung uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak dapat dilaksanakan setelah 4 (empat) hari kerja sejak diterbitkan persetujuan pembayaran ganti kerugian. (doa/MMC)
(Dinas Kominfotik)
.jpg)
.jpg)
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar