Berpotensi Menghambat Program, Perkerjaan Tidak Sesuai Spek & RAB Rusak Kinerja Gubernur dan Kadis

GoAsianews.com

Agam (SUMBAR) - Bagian dari program menjaga ketahanan pangan nasional diwilayah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi Ansarullah melalui  Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat terus melakukan langkah-langkah optimal, seperti pengamanan areal pertanian masyarakat dari bahaya banjir.

Demi terwujudnya program ketahanan pangan ini, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat yang dikomandoi oleh Fathol Bari tengah melakukan kegiatan pembangunan, salahsatunya kegiatan pembangunan bangunan perkuat tebing Batang Agam.

Saat dikonfirmasi, warga setempat sangat bersyukur adanya pembangunan ini dikampungnya, selain sebagai saluran, infrastruktur ini diharapkan mampu menjadi tameng lahan pertanian mereka yang rentan rusak saat itensitas hujan meninggi.

Namun mampukah infrastruktur ini bertahan sesuai usia perencanaannya..?.  Karena dari peninjauan lapangan (1/08/2022), pembangunan infrastruktur dengan nomor kontrak : 04.20/PPSDA-SDABK/APBD/VI-2022, tanggal kontrak 14 Juni 2022, nilai kontrak Rp1.058.983.780.22. ini diprediksi pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan RAB (Rincian Anggaran Biaya).

Diprediksi material pasir yang digunakan oleh pihak kontraktor tidak sesuai, karena memiliki kadar lumpur yang tinggi, dan pada pasangan batu ditemukan material batu yang masih berselimut lumpur, dan parahnya lagi... pembuatan bahan perkerasan tidak menggunakan bak takaran, dan pemasangan batu digenang air . 

Dengan menggunakan metoda yang sama, pembangunan bangunan perkuat tebing yang berada dilahan labil ini telah selesai cukup panjang, yang dilakukan oleh pekerja dengan minimnya APD (Alat Pelindung Diri).

Diterima dan dibayarkankah volume yang terpasang ini oleh PPK /Kabid / Dinas..?. Mengenai ini GoAsianews masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait.

Sebagaimana diketahui, pembayaran volume kegiatan yang tidak sesuai spek dan RAB tentu akan menjadi temuan BPK dan pihak APH.

Karena setiap pembangunan yang dianggarkan tentu diharapkan akan mencapai kualitas dan kuantitas yang baik. Selain telah menjadi ketetapan baku, hal tersebut tentu juga akan berimbas pada kinerja dan citra Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah dan Fathol Bari selaku Kepala Dinas terkait. (deni/tim)