GoAsianews.com
Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian menjelaskan ada beberapa masalah dalam pembangunan infrastruktur jalan pemerintah. Dimana lonjakan harga aspal dan BBM (solar industri) membuat kontraktor melakukan pemutusan kontrak.
"Jadi ini sudah banyak kontrak yang diputus dan kemudian juga lainnya melambat," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (31/8/2022).
Bahkan ada kontrak pekerjaan yang baru ditetapkan, tapi karena prosesnya lama kontraktor enggan menandatangani kontrak. Karena harga jasa konstruksi yang tertera masih dari harga lama.
Karena proses lelang lama, jadi harga lama. waktu mau tanda tangan kontrak, kontraktor keberatan untuk tanda tangan," jelasnya.
Hedy menjelaskan upaya dari Kementerian PUPR sudah mengusulkan adanya penyesuaian harga kontrak, dan sudah dirapatkan bersama Menteri Koordinator Perekonomian. Namun masih menunggu masalah ini dibawa ke Rapat Terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.
"Harga sudah dirapatkan di Menko, pada prinsipnya setuju dan kami masih menunggu masalah ini dinaikkan ke Ratas. jadi kami agak kesulitan mendorong penyedia jasa konstruksi di lapangan," katanya.
Meski begitu Hedy menjelaskan pihaknya akan terus mengupayakan supaya tidak ada lagi tambahan anggaran APBN karena lonjakan eskalasi harga ini. Dia juga akan mengoptimasi anggaran dari sisa lelang dan kegiatan yang dibatalkan. (hoi/*)
.jpg)
.jpg)
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar