 |
| Anggota Komisi V DPR-RI, Athari Gauthi Ardi, saat menghadiri kegiatan Rapat Kerja Wilayah DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Barat, (7/08/2022). |
GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) - Athari Gauthi Ardi, Anggota Komisi V DPR-RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyayangkan lemahnya koordinasi pihak Provinsi Sumatera Barat terhadap pusat, hal ini menyebabkan berkurangnya aliran dana APBN untuk bidang infrastruktur/ Pembangunan yang masuk ke wilayah Sumatera Barat, seperti pembangunan pada ruas jalan nasional.
Terkait hal tersebut Athari menegaskan, "pembangunan jalan atau Infrastruktur lainnya merupakan tanggung jawab bersama, dan perlu melakukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mewujudkannya," terang Athari, disela-sela kegiatan Rapat Kerja Wilayah DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Barat, (7/08/2022).
"Dan terutama sekali untuk pemerintah provinsi, harus super aktif dan tidak boleh tertidur dalam melakukan koordinasi" tegasnya.
"Oleh sebab itu mari saling berkoordinasi dan berkerjasama untuk pembangunan Sumatera Barat, karena pembangunan butuh dukungan banyak pihak, dan ini PR (perkerjaan rumah) kita semua", jelasnya.
Athari juga menyampaikan, "terkait pembangunan ruas jalan nasional diwilayah Provinsi Sumatera Barat, saya telah banyak melakukan koordinasi dengan Walikota dan Bupati, dan mereka semua menyambut sangat antusias, seperti di Kabupaten Sijunjung.
"Dan koordinasi antara Komisi V DPR-RI dengan Kementrian PUPR sebagai mitra kerja telah membuahkan hasil, contoh, terealisasinya pembangunan ruas jalan nasional Muaro Kalaban - Kiliranjao yang saat ini tengah dilaksanakan", ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Athari kembali mengingatkan, Gubernur adalah milik masyarakat, bukan milik partai, jadi mari bersama-sama saling bersinergi dan berkoordinasi demi kebaikan Sumatera Barat", ajaknya. (deni).
.jpg)
.jpg)
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar