GoAsianews.com
Jakarta - Presiden Korea Utara, Kim Jong Un dikabarkan telah mengeksekusi mati sejumlah pejabat pemerintah Korea Utara usai banjir besar yang menewaskan ribuan warga pada Juli 2024 lalu.
Kim Jong Un memang sempat menyatakan bakal menghukum keras pejabat yang mengabaikan tugas mereka. Kim juga menegaskan para pejabat harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa.
Laporan TV Chosun, sebagaimana dilansir The Straits Times dan Independent, Kamis (5/9/2024), puluhan pejabat itu dieksekusi pada Agustus 2024 lalu. Hal itu dilaporkan TV Chosun yang mengutip seorang pejabat pemerintah Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya.
Tolak Bantuan Internasional
Sementara itu, Kim Jong Un sempat mengatakan pada pertemuan darurat partai akhir Juli. Dia akan menghukum dengan tegas mereka yang 'sangat mengabaikan' tugas dan harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban.
Banjir dahsyat melanda provinsi Chagang pada Juli dan menyebabkan lebih dari 15.000 orang mengungsi. Menurut laporan berita Korea Utara, banjir tersebut menyebabkan kerusakan luas di kota Sinuiju di barat laut dan Uiju di dekatnya. Rinciannya, lebih dari 4.100 rumah, 7.410 hektare lahan pertanian, dan banyak jalan, bangunan, dan jalur kereta api yang terkena dampak.
Aparat propaganda Korea Utara menyebarkan foto-foto Kim Jong Un mengawasi upaya penyelamatan setelah bencana, tetapi tidak melaporkan adanya kematian. Korea Central News Agency (KCNA) menyatakan sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan.
Meski begitu, setelah banjir melanda, Kim Jong Un menyatakan menolak bantuan internasional apa pun. Dia meminta para pejabat untuk merelokasi ribuan penduduk yang mengungsi ke ibu kota Korut, Pyongyang.
Mereka akan menerima perawatan dan dukungan yang lebih baik. Upaya pembangunan kembali diperkirakan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, di mana selama kurun waktu tersebut pemerintah berencana menyediakan layanan bagi hampir 15.400 orang rentan di berbagai fasilitas di Pyongyang. (*)
.jpg)
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment